TEMU RAMAH MPU KOTA BANDA ACEH
DENGAN MPD KOTA BANDA ACEH
Banda Aceh – Kamis (24/10/2019), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah menerima kunjungan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh di Aula Kantor MPU Kota Banda Aceh.
Rombongan MPD berjumlah 8 orang yang diketuai oleh Bapak H. Salman Ishak selaku Ketua MPD Kota Banda Aceh telah disambut hangat oleh Tgk.H. Damanhuri Basyir Ketua MPU Kota Banda Aceh beserta Wakil Ketua dan anggota.
Pada Pertemuan ini ke dua Majelis Lembaga Keistimewaan telah menjalin silaturrahim dalam rangka mendukung Visi Misi Walikota menjadikan Banda Aceh yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah.
Abu Ketua MPU Damanhuri Basyir menjelaskan bahwa fungsi dan tugas MPU diantaranya adalah mengawal Fatwa MPU Aceh dan memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah.
Banyak hal yang ingin dilakukan oleh MPU, tidak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi saja, untuk itu kegiatan-kegiatan serta strategi dapat kita satukan dan saling bersinergi lanjut Abu Ketua.
Tgk. Syibral Malasyi selaku Wakil ketua II MPU juga menambahkan bahwa Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyarankan kepada MPU untuk bersinergi kepada MPD, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapat hasil yang baik dan dapat berkolaborasi membina masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal agama dan pendidikan.
Sementara itu Ketua MPD Kota Banda Aceh Bapak H.Salman Ishak mengatakan,
Bahwasannya apa saja yang terkait dengan kependidikan tidak terlepas dari syariat dan pada hakikatnya Visi dan Misi MPD sama dengan MPU yaitu mewujudkan pendidakan yang bersyariah.
Ditambahkan juga oleh Bapak Jalaluddin anggota MPD, Persoalan sektor pendidikan dasar sampai peguruan tinggi kita rasakan ada 4 masalah:
Pertama pelaksanaan full day lima hari kerja belum ada format baku, guru tidak lagi memikirkan kualitas, tetapi hanya sertivikasi, yang kedua TPA tidak hidup lagi, ketiga masalah kesejahteraan guru dan yang keempat pendidikan karakter.
Tgk. Fauzi Saleh salah seorang anggota MPU mengungkapkan ke depannya pendidikan berkarakter menjadi intra kurikuler dan pembinaan guru-guru perlu kerjasama kita dalam kapasitas memberi pencerahan jadi di sini perlu sentuhan ulama.
Perlu adanya format yang baku terhadap Lembaga Keistimewaan dalam rangka menyongsong Visi Misi Walikota Kota Banda Aceh dan ada MoU kerjasama sambung Tgk. Bustamam Usman selaku anggota MPU juga.
Sementara itu Tgk. Fahmi Sofyan yang juga salah seorang anggota MPU mengatakan diniyah perlu ada evaluasi, ada isu bahwa diniyah itu tidak pelu hanya itu-itu saja, tidak adanya keseragaman dalam pemakaian kitab, kurikulumnya tidak jelas dan bahasa Arab juga tidak ada dalam kurikulum, ini tidak di harapkan.
Akhir penutup Abu Damanhuri menyimpulkan bahwa Langkah ke depan dalam kerjasama akan di diskusikan kembali antara Lembaga keistimewaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang perlu kita atasi. (Nr E)
